BANDA ACEH | SAH – Program Makan Bergiti Gratis (MBG) merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul Aceh. Program MBG juga diharapkan bisa bermanfaat jangka panjang dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Aceh, terutama dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan produktivitas dalam pembangunan yang berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE saat menjasi keynote speaker pada kegiatan Duek Pakat Nasional Tata Kelola Dapur MBG yang diselenggarakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (FEB USK), Senin, 7 Juli 2025.
Menurut Fadhlullah, MBG merupakan program prioritas nasional yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa pelaksanaan MBG bukan sekadar pemenuhan hak dasar atas pangan bergizi, melainkan merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul Aceh masa depan.
“Pemerintah berkomitmen menurunkan angka stunting. MBG adalah pondasi pembangunan berkelanjutan, penguatan SDM, serta bagian dari upaya pengentasan kemiskinan di Aceh,” tegasnya.
Fadhullah juga menyoroti pentingnya keterlibatan koperasi desa dalam mendukung keberlangsungan dapur MBG. Pemerintah Aceh, lanjutnya, saat ini tengah mempersiapkan lebih dari 6.500 desa untuk memiliki koperasi aktif yang terintegrasi, guna memperlancar distribusi pangan dan logistik antarwilayah.
“Jika koperasi aktif terbentuk di seluruh desa, maka pasokan antar kabupaten akan lebih terkoordinasi dan efisien,” ujarnya.
Fadhullah menekankan, pelaksanaan MBG bukan hanya sebatas pemenuhan hak dasar warga negara atas pangan bergizi, namun juga bagian dari investasi jangka panjang untuk kualitas manusia Aceh.
“Pemerintah menekankan penurunan stunting. MBG ini menjadi pondasi kegiatan pembangunan berkelanjutan, penguatan SDM, dan pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Selain itu kata Fadhullah, MBG juga bisa dijalanlan berbarengan dengan penguatan ekonomi berbasis koperasi. Saat ini Pemerintah Aceh tengah menyiapkan lebih dari 6.500 desa yang akan memiliki koperasi aktif, yang dapat mendukung kelancaran dapur MBG dan distribusi pangan antarwilayah.
“Kalau koperasi berdiri di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, maka komunikasi dan pasokan antar kabupaten menjadi lebih mudah dan terintegrasi,” tegasnya.
Baca Juga: Prof Yusri Yusuf Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Ketua MAA
Acara duek pakat ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik USK, Prof. Agussabti. Ia menyatakan bahwa penyediaan MBG secara berkelanjutan membutuhkan perencanaan matang dan keterlibatan banyak pihak, termasuk perguruan tinggi.
“Tantangannya besar. Dibutuhkan pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien agar dapur MBG dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK, Prof. Faisal, turut menekankan bahwa MBG harus dikelola dengan sistem yang baik dan terukur, dari perencanaan hingga monitoring. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk industri, untuk memperkuat rantai pasok dan keterlibatan tenaga kerja lokal.
“MBG bukan hanya solusi ketahanan pangan, tapi juga bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Fakultas Ekonomi USK, berkomitmen menjalankan peran akademik melalui riset dan pengembangan peta jalan tata kelola MBG yang berkelanjutan. Forum duek pakat ini menjadi ruang untuk merumuskan prinsip tata kelola yang kuat serta rekomendasi kebijakan guna mendukung efektivitas program,” ujarnya.
Duek pakat bertema “Mewujudkan akases makanan bergizi untuk semua: tantangan dan solusi tata kelola dapur MBG” yang dimoderatori oleh Koordinator Program Studi Magister Akuntasi FEB USK Dr. Fazli Syam tersebut menhadirkan pembicara HT Umar Laksamana selaku Ketua Yayasan Teuku Laksamana Haji Ibrahim, Juru Bicara Pemerintah Aceh Teuku Kamaruzzaman, Dekan Fakultas Saintek UIN Ar-Raniry Prof Muhammad Dirwansyah.
Hadir juga secara daring Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Pungkas Bahjuri Ali dan Dr, Mas Achmad Daniri dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).[]
