Articles for category: Hukum

Redaksi SAH

PSGA menargetkan peningkatan kapasitas pendamping dalam menangani kasus secara komprehensif

Pusat Studi Gender dan Anak Gelar Pelatihan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

BANDA ACEH | SAH — Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Ar-Raniry menggelar pelatihan penanganan kasus kekerasan seksual bagi pendamping Unit Layanan Terpadu (ULT) dan civitas akademika. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang pertemuan LP2M UIN Ar-Raniry, Rabu (29/4/2026), sebagai upaya memperkuat kapasitas internal kampus dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual. Ketua PSGA UIN Ar-Raniry, ...

Redaksi SAH

Edukasi layanan kekayaan intelektual yang diikuti dosen, peneliti, dan mahasiswa di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Kamis, (16/4/2026).

Kemenkum Aceh Dorong Perlindungan Kekayaan Intelektual di Lingkungan Kampus

BANDA ACEH | SAH  — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh guna mendorong pelindungan kekayaan intelektual (KI) di lingkungan kampus. Penguatan sinergi itu diwujudkan melalui kegiatan edukasi layanan kekayaan intelektual yang diikuti dosen, peneliti, dan mahasiswa di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Kamis, (16/4/2026). Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Meurah Budiman, menyebut perguruan ...

Redaksi SAH

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menilai maraknya fenomena kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh lembaga penegak hukum berakar pada permasalahan sistematis dalam mekanisme rekrutmen politik, khususnya sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung.

Sistem Pilkada Langsung Picu Korupsi Kepala Daerah

JAKARTA | SAH — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menilai maraknya fenomena kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh lembaga penegak hukum berakar pada permasalahan sistematis dalam mekanisme rekrutmen politik, khususnya sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung. Pernyataan tersebut disampaikan mendagriz melalui keterangan resmi, usai menghadiri rapat kerja bersama DPR RI di ...

Redaksi SAH

Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia mencatat sepanjang 2025, seluruh badan peradilan di bawahnya menangani 3.025.152 perkara.

MA Selesaikan Tiga Juta Perkara dalam Tahun 2025

JAKARTA | SAH — Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia mencatat sepanjang 2025, seluruh badan peradilan di bawahnya menangani 3.025.152 perkara. Dari jumlah tersebut, 2.937.634 perkara atau 97,11 persen berhasil diselesaikan, sehingga sisa perkara hanya 2,89 persen. Ketua MA, Sunarto, menegaskan bahwa penanganan perkara merupakan indikator utama yang dapat diukur secara objektif dalam menilai kinerja lembaga ...

Redaksi SAH

Selisih Data Perkebunan Sawit Picu Korupsi PPN

BANDA ACEH | SAH — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendeteksi korelasi kuat antara rapuhnya pendataan lahan kelapa sawit dengan maraknya praktik korupsi perpajakan. Selisih data lahan kerap dimanfaatkan sebagai celah permufakatan antara wajib pajak dan aparat fiskus. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan, kasus tersebut bukan sekadar ulah oknum, tetapi cerminan lemahnya tata kelola dan ...

Redaksi SAH

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat strategi pencegahan korupsi melalui pendekatan edukasi publik yang menyasar generasi muda.

KPK Bekali Korban Banjir Tamiang Pendidikan Antikorupsi

KUALA SIMPANG | SAH — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat strategi pencegahan korupsi melalui pendekatan edukasi publik yang menyasar generasi muda. Lewat kegiatan “Benar Benar Aksi: Kolaborasi Edukasi Antikorupsi” di Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa (10/2/2026), KPK menggabungkan upaya penanaman nilai integritas sejak dini dengan dukungan pemulihan psikososial bagi anak-anak terdampak bencana. Program ini menjadi bagian dari pendekatan ...

Redaksi SAH

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menonaktifkan dari jabatannya tiga pejabat terkait dengan kasus Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID).

Terkait Kasus PJLP Tiga Pejabat Kementerian Komdigi Dinonaktifkan

JAKARTA | SAH — Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menonaktifkan dari jabatannya tiga pejabat terkait dengan kasus Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID). Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Arief Tri Hardiyanto dalam keterangan tertulisnya sebagaimana dilansir Infopublik menjelaskan, ketiga pejabat yang ...

Redaksi SAH

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik korupsi dalam pengurusan jalur importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada 5 Februari 2026

KPK Tetapkan Enam Tersangka Kasus Impor di Bea Cukai

JAKARTA | SAH — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik korupsi dalam pengurusan jalur importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada 5 Februari 2026. Dalam kasus ini, enam orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pejabat di lingkungan penindakan dan intelijen Bea Cukai serta pihak swasta. “Enam tersangka ...

Redaksi SAH

Rp 1,531 Triliun Dana Sitaan Korupsi Dikembalikan ke Kas Negara

JAKARTA | SAH — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatatkan capaian signifikan dalam upaya pemulihan aset negara (asset recovery) sepanjang 2025. Hingga Desember 2025, nilai aset hasil tindak pidana korupsi yang berhasil dikembalikan ke kas negara mencapai Rp1,531 triliun, meningkat 107 persen dibandingkan capaian 2024 sebesar Rp739,6 miliar. Capaian tersebut disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam ...

Redaksi SAH

Putusan PN Banda Aceh yang memvonis Irma Savitri atas pidana pemalsuan surat.

KPKNL Banda Aceh Ditengarai Akan Lelang Objek dengan Dokumen Palsu

BANDA ACEH | SAH —  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh ditengarai akan melalukan pelelangan terhadap objek berdokumen palsu. KPKNL dinilai telah mengabaikan putusan Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh yang memerintahkan pengembalian sertifikat tanah kepada Zulkifli selaku pemilik yang sah. Hal tersebut diungkapkan ahli waris Zulkifli, Muhammad Tasya, Rabu, 21 Januari 2025 ...