JAKARTA | SAH – Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia baru-baru ini merilis, inflasi di Indonesia tetap terjaga dalam kisaran sasaran. Inflasi IHK November 2023 terkendali pada 2,86% (yoy) sehingga diprakirakan inflasi IHK tahun 2023 akan berada dalam kisaran 3,0±1%.
Perkembangan ini dipengaruhi oleh inflasi inti yang tetap rendah sebesar 1,87% (yoy) sejalan dengan konsistensi kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar Rupiah oleh Bank Indonesia. Inflasi administered prices juga rendah sebesar 2,07% (yoy). Sementara itu, inflasi kelompok volatile food naik menjadi 7,59% (yoy) dipengaruhi oleh faktor musiman yang memengaruhi produksi beberapa komoditas hortikultura.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan, pihaknya akan terus mencermati sejumlah risiko yang dapat mengganggu terkendalinya inflasi, terutama yang bersumber dari harga pangan. Untuk itu, Bank Indonesia tetap memperkuat bauran kebijakan moneter dan mempererat sinergi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam TPIP dan TPID melalui penguatan GNPIP di berbagai daerah untuk memastikan inflasi terkendali dalam kisaran 2,5±1% pada 2024.
“Bank Indonesia terus memperkuat inovasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam memastikan terkendalinya inflasi dan tetap stabilnya nilai tukar Rupiah. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia mengoptimalkan instrumen moneter SRBI, SVBI, dan SUVBI yang pro-market dalam rangka memperkuat upaya pendalaman pasar uang dan mendukung upaya menarik portfolio inflows, dengan memanfaatkan aset SBN dan surat berharga valas yang dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai underlying,” jelasnya.
Perry menambahkan, lelang SRBI dan SVBI hingga 19 Desember 2023 masing-masing telah mencapai Rp229,95 triliun dan 421,50 juta dolar AS. Instrumen SRBI telah secara aktif diperdagangkan di pasar sekunder tecermin dari kepemilikan nonresiden yang mencapai Rp52,87 triliun. Sementara itu, posisi nonresiden di SVBI tercatat sebesar 6 juta dolar AS.
Selain itu, Bank Indonesia juga menerbitkan SUVBI sebagai instrumen moneter valas yang hingga 19 Desember 2023 telah mencapai 129 juta dolar AS. Berbagai inovasi instrumen ini diharapkan dapat mendukung strategi operasi moneter yang pro-market dandapat menarik aliran modal masuk untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak rambatan global.[]
