SIGLI | SAH — Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah meminta Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah mengusut tuntas insiden kekerasan yang terjadi di Pulo Keunari, Tiro secara transparan dan objektif.
Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan koordinasi antara Bupati Pidie dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) di Pendopo Bupati Pidie, Minggu (8/11/2026).
“Pertemuan ini merupakan bagian dari proses pemantauan dan pengumpulan keterangan yang sedang dilakukan Komnas HAM RI terkait insiden di Pulo Keunari,” jelas Juru Bicara Bupati, Andi Firdhaus, S.H., CPM.
Lembaga negara tersebut juga melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak guna memperoleh informasi yang utuh mengenai kronologi peristiwa, penanganan korban, serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat pascakejadian.
Dalam pertemuan itu, Bupati Sarjani menyampaikan pentingnya pengungkapan fakta secara menyeluruh agar peristiwa tersebut mendapatkan penanganan yang jelas dan tidak menyisakan persoalan di tengah masyarakat.
Menurut Andi, seluruh pihak perlu memberikan dukungan terhadap proses pemantauan yang dilakukan Komnas HAM. Keterangan dan informasi dari berbagai pihak diperlukan untuk memastikan setiap tahapan penanganan berjalan sesuai prosedur dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Bupati juga berharap proses penyelidikan dapat mengungkap secara terang latar belakang, kronologi, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya insiden tersebut.
“Komnas HAM RI sendiri melaksanakan koordinasi berdasarkan kewenangan pemantauan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” jelas Andi yang juga mantan aktivis Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh.
Sebelumnya, kata Andi, melalui surat koordinasi, Komnas HAM meminta kesediaan Bupati Pidie untuk memberikan keterangan terkait proses penanganan peristiwa bentrokan di Desa Pulo Keunari dan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pertemuan tersebut turut menjadi ruang koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga nasional dalam memastikan penanganan insiden berjalan secara terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat.
Bupati Sarjani berharap, melalui koordinasi tersebut, fakta peristiwa dapat terungkap secara menyeluruh, keadilan bagi para korban dapat diperjuangkan, serta situasi keamanan di Kecamatan Tiro dan Aceh kembali kondusif.[]
