BANDA ACEH | SAH – Politik uang dalam pemilihan umum telah merusak sendi-sendiri demokrasi, bahkan menjadi virus pembunuh demokrasi. Hal itu disampaikan akademisi Aceh Dr. Effendi Hasan, M.A dalam diskusi peran Akademisi dalam mengawal proses pilkada 2024 Transparan dan akuntabel di ruang Lab Fisip UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Effendi Hasan menjelaskan, Pilkada seharusnya menjadi kedaulatan rakyat dalam memilih kepala daerah yang sesuai dengan keinginan dan mewujudkan kesejahtraan bagi rakyat. Tapi yang terjadi hari ini adalah pemimpin yang lahir justru tidak berkualitas, karena sudah dirusak oleh budaya politik uang, sehingga orang memilih bukan karena gagasan tapi karena uang.
“Maka ketika dia terpilih dia akan fokus pada mengembalikan modal yang telah dikeluarkan sehingga mengesampingkan kepentingan rakyat. Politik uang bagi saya bukan cuma budaya di era sekarang, tapi sudah jadi virus yang membunuh demokrasi bangsa,” tegasnya.
Pada acara yang sama Koordinator GeRAK Aceh Askhalani SH.I menyampaikan Bahwa ini bagian dari upaya kolaborasi dari GeRAK Aceh bersama para Akademisi di Fisip Uin Ar-raniry dan Akademisi Fisip Universitas Syiah Kuala, dan diskusi hari ini adalah bagian dari progam Demokrasi resilience di GeRAk yang berfokus pada isu pemilu dan pilkada 2024.
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Meningkat Jadi 408,6 Miliar Dolar AS
Askhalai menjelaskan, pihaknya berkolaborasi bersama orang muda dan disabilitas, kelompok perempuan, Aliansi Jurnalis Independen Banda Aceh, LKHP Muhammadiyah Aceh, dan akademisi UIN Ar-raniry dan Universitas Syiah kuala dalam upaya mendorong peran semua elemen dalam mengawal pilkada yang demokratis.
“Kita sangat berharap masukan dari para akademisi yang hadir hari ini untuk kita tulis dalam policy brief yang nantinya akan diserahkan kepada penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan lain,” jelasnya.
Wakil Dekan 2 FISIP Uin Ar Raniry Muhamams Thalal, mengapresiasi langkah GeRAK Aceh atas kolaborasinya bersama para akademisi, karena melihat dinamika politik satu tahun terahir mulai dari persiapan pemilu hingga nanti pilkada.
“Bagaimana praktik kecurangan, dan pandangan jelek terhadap politik yang sangat merugikan fakultas Fisip itu sendiri, yang mana menurunkan minat calon mahasiswa ketika ingin mendaftar di fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintahan karena di anggap politik itu kotor dan tidak percaya terhadap pemerintahan, dalm hal ini tentunya sangat penting peran akademisi hari ini dalam mengedukasi dan tentunya mengawal berjalan dengan baik roda demokrasi aceh kususnya pada saat pilkada nanti,” jelasnya.[]
