JAKARTA | SAH — Utang luar negeri Indonesia pada Oktober 2023 turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi utang luar negeri Indonesia pada Oktober 2023 tercatat sebesar 392,2 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi utang luar negeri pada September 2023 yang mencapai 394,4 miliar dolar AS.
Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono, Jumat, 15 Desember 2023 menjelaskan, penurunan posisi utang luar negeri ini terutama bersumber dari utang luar negeri sektor publik. Dengan perkembangan tersebut, utang luar negeri Indonesia secara tahunan tumbuh 0,6% (yoy).
Posisi utang luar negeri pemerintah pada Oktober 2023 tercatat sebesar 185,1 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 188,3 miliar dolar AS. Secara tahunan, utang luar negeri pemerintah tumbuh sebesar 3,0% (yoy), melambat dibandingkan dengan bulan lalu sebesar 3,3% (yoy).
Penurunan posisi utang luar negeri pemerintah terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang meningkat.
“Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola utang luar negeri secara hati-hati, efisien, dan akuntabel,” jelasnya.
Erwin menambahkan, pemanfaatan utang luar negeri pada Oktober 2023 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah dan perlindungan masyarakat, sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
Dukungan tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,8% dari total utang luar negeri pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,4%), jasa pendidikan (16,7%), konstruksi (14,2%), serta jasa keuangan dan asuransi (10,0%).
“Posisi utang luar negeri pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh utang luar negeri memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total utang luar negeri pemerintah,” tambahnya.
Sementara utang luar negeri swasta pada Oktober 2023 tercatat sebesar 196,9 miliar dolar AS, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 196,7 miliar dolar AS. Secara tahunan, utang luar negeri swasta kembali mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,5% (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan lalu sebesar 3,5% (yoy).
Kontraksi pertumbuhan utang luar negeri tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,4% (yoy) dan 2,5% (yoy). Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,6% dari total utang luar negeri swasta.
“Utang luar negeri swasta juga tetap didominasi oleh utang luar negeri jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,6% terhadap total utang luar negeri swasta. Struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” kata Erwin.
Erwin menilai, utang luar negeri Indonesia pada Oktober 2023 tetap terkendali sebagaimana tecermin dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 28,7%, dari 28,9% pada bulan sebelumnya, serta didominasi oleh utang luar negeri jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,8% dari total utang luar negeri.
“Dalam rangka menjaga agar struktur utang luar negeri tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan utang luar negeri, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran utang luar negeri juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” pungkasnya.[]
