SUKA MAKMUE | SAH — Angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Nagan Raya hanya turun 0,40 persen atau sekitar 620 jiwa, dari sebelumnya 3,63 persen di tahun 2022 menjadi 3,23 persen di tahun 2023. Masih ada 5.570 jiwa penduduk dengan kemiskinan ekstrim di Nagan Raya.
Hal itu diketahui berdasarkan surat pemberitahuan hasil perhitungan estimasi angka kemiskinan ekstrem tingkat Kabupaten/kota tahun 2023 dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada Gubernur Aceh.
“Tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Nagan Raya mengalami penurunan sebesar 0,40 persen atau sebanyak 620 jiwa jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang memiliki persentase sebesar 3,63 persen,” kata Penjabat (Pj) Bupati Nagan Raya, Fitriany Farhas, Kamis, 7 Maret 2024.
Meski demikian Fitriany Farhas menyampaikan apreasiasi atas kerja keras Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya yang terus berupaya mengentaskan kemiskinan. Dia juga menyebutkan bahwa turunnya angka kemiskinan ekstrem di tahun 2023 adalah hasil kerja keras semua pihak.
“Kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nagan Raya serta semua stakeholders lainnya untuk terus bekerja keras secara maksimal dengan inovasi dan kolaborasi sehingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nagan Raya bisa terus meningkat,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Nagan Raya, Rahmattullah, membeberkan tiga strategi utama yang ditempuh dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Nagan Raya. Strategi tersebut melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
“Yang pertama mengurangi beban pengeluaran berupa beasiswa untuk siswa dan santri miskin, bantuan sosial untuk anak yatim dan disabilitas, santunan kematian, Bantuan langsung konsumtif untuk fakir dan miskin,” jelas Rahmattullah.
Selanjutnya, strategi kedua yang diterapkan di Nagan Raya, yakni upaya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan miskin ekstrem melalui pemberdayaan ekonomi, pelatihan kerja, bantuan untuk petani, pekebun, peternak dan nelayan, serta peningkatan sarana dan prasarana pertanian.
Kemudian strategi ketiga dengan mengurangi kantong-kantong kemiskinan, dengan usaha yang dilakukan berupa bantuan pembangunan atau perbaikan rumah layak huni bagi fakir dan miskin, pengelolaan dan pengembangan sistem air minum di wilayah yang terdapat warga miskin.
“Untuk menjalankan ketiga strategi tersebut digunakan anggaran dari berbagai sumber selain APBK seperti dana CSR perusahaan untuk penanganan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi serta alokasi 25% dana desa untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem,” ungkapnya.[]
