BANDA ACEH | SAH — Badan Reintegrasi Aceh (BRA) menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, dan Universitas Teuku Umar (UTU) dalam rangka pembahasan Road Map kewenangan BRA serta penandatanganan Naskah Akademik dukungan para rektor. Kegiatan ini berlangsung di Aula Senat Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat landasan akademik dan kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BRA, sekaligus merumuskan skema baru pendidikan bagi mantan kombatan, tahanan politik (Tapol), narapidana politik (Napol), serta korban konflik Aceh.
Melalui skema tersebut, diharapkan seluruh kelompok terdampak konflik dapat memperoleh hak pendidikan yang sama dan layak di mata hukum.
Ketua Badan Reintegrasi Aceh, Jamaluddin, menyampaikan bahwa penyusunan road map kewenangan BRA menjadi langkah penting sebagai dasar penyelesaian konflik secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Road map ini menjadi pijakan utama dalam merumuskan skema penyelesaian konflik Aceh yang komprehensif dan berkelanjutan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya dukungan akademik dari perguruan tinggi, diharapkan mantan kombatan, tapol, napol, dan korban konflik dapat memperoleh hak pendidikan yang layak dan setara di mata hukum,” ujar Jamaluddin.
Ia menambahkan bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam proses reintegrasi sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pascakonflik.
Sementara itu, Rektor Universitas Syiah Kuala, Prof Marwan, menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik kerja sama tersebut sebagai bentuk komitmen perguruan tinggi dalam mendukung perdamaian Aceh.
“Kami sangat mengapresiasi dan mendukung kerja sama ini sebagai bagian dari kontribusi Universitas Syiah Kuala dalam menjaga dan memperkuat proses perdamaian Aceh yang telah berjalan selama 21 tahun. Kerja sama ini tidak hanya penting bagi keberlanjutan perdamaian, tetapi juga untuk kemajuan anak bangsa dan memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan ke depan,” ungkap Prof. Marwan.
Melalui kolaborasi antara BRA dan perguruan tinggi, diharapkan lahir kebijakan dan program pendidikan yang inklusif, berkeadilan, serta berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Aceh, khususnya mereka yang terdampak langsung oleh konflik masa lalu.[]