BANDA ACEH | SAH — Merespons tekanan dari masyarakat adat, Danrem 012/Teuku Umar Kolonel Inf Windarto, S.Sos., M.M mendukung perjuangan warga Beutong Ateuh dalam menjaga kelestarian lingkungan dan berjanji akan mengambil langkah taktis dalam penertiban tambang.
Kolonel Windarto menegaskan akan mengajak camat dan para keuchik di Beutong Ateuh untuk duduk bersama membahas tentang isi petisi dari masyarakat terkait pencabutan rekomendasi izin tambang.
Hal itu disampaikan Danrem saat menemui massa yang melakukan unjuk rasa di halaman Kantor Camat Beutong Ateuh Banggalang, Senin, 31 Agustus 2026. Warga juga meminta agar Danrem menindak oknum TNI yang “bermain mata” dengan perusahaan.
Kehadiran Danrem dinilai mampu mengurai benang kusut di lapangan, sekaligus membuka tabir betapa rapuhnya nyali otoritas sipil setempat ketika dihadapkan pada kemarahan rakyatnya sendiri.
Tokoh masyarakat Beutong Ateuh, Tgk Rusli Adi menilai ironis ketika petinggi militer tingkat Korem hadir untuk meredam tensi dan mendengarkan aspirasi warga, para pejabat sipil yang seharusnya bertanggung jawab atas wilayah tersebut justru tidak nampak batang hidungnya.
”Kehadiran Bapak Danrem hari ini justru diwarnai dengan kaburnya para pemimpin kami. Camat, Mukim, hingga para Keuchik dari empat desa di Beutong Ateuh Banggalang semuanya absen. Mereka tidak berani menampakkan wajah,” ujar Tgk Rusli Adi.
Rusli Adi menambahkan, masyarakat Beutong Ateuh mendesak pemerintah untuk berhenti bermain retorika dan segera membuka mata terhadap ancaman bencana ekologis yang terjadi di Kawasan tersebut yang diyakini merupakan dampak dari kativitas tambang.
Tuntutan warga mengerucut pada satu resolusi mutlak: pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Alam Cempaka Wangi (ACW) dan PT Hasil Bumi Swasembada (HBS) secara permanen. Kedua korporasi ini dinilai sebagai hulu dari segala ancaman kerusakan benteng ekologi Beutong Ateuh.
Kini, warga Beutong Ateuh memegang teguh janji seorang Komandan Korem. Pertanyaannya, mampukah intervensi militer ini benar-benar mendesak otoritas sipil untuk mencabut karpet merah bagi korporasi tambang, ataukah janji penandatanganan petisi itu kelak hanya menjadi sekadar penawar bius sementara di tengah invasi eksploitasi?[]