BANDA ACEH | SAH — Kinerja intermediasi BPR/BPRS di Aceh terus terakselerasi di mana pembiayaan pada Oktober 2023 tumbuh sebesar 18,76 persen (yoy) menjadi Rp701 miliar diikuti dengan peningkatan DPK sebesar 4,64 persen (yoy) menjadi Rp554 miliar.
Hal itu disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, Yusri dalam acara media gathering FK-IJK bersama sejumlah wartawan di Banda Aceh, Selasa, 28 November 2023 di Banda Aceh.
Yusri memaparkan, rasio pembiayaan (Financing to Deposit Ratio/FDR) BPR/S di Aceh pada Oktober 2023 telah optimal mencapai 126,49 persen dengan rasio NPF sebesar 8,28 persen, di mana rasio NPF tersebut selalu lebih rendah dibandingkan dengan rasio NPF BPR/BPRS nasional sebesar 9,97 persen.
Sementara itu porsi pembiayaan modal kerja sebesar 53,19 persen dari total pembiayaan (September 2023: 55,25 persen), diikuti dengan Konsumsi sebesar 30,09 persen (September 2023: 30,00 persen) dan Investasi sebesar 17,13 persen (September 2023: 16,92 persen). Selanjutnya, porsi penyaluran BPR/S kepada UMKM tercatat sebesar 78,35 persen (September 2023: 78,02 persen) dan kepada non-UMKM sebesar 21,38 persen (September 2023: 21,98 persen).
Berdasarkan lapangan usaha, porsi terbesar masih didominasi oleh sektor perdangan besar dan eceran sebesar 32,70 persen (September 2023: 32,52 persen), diikuti oleh sektor bukan lapangan usaha lainnya serta rumah tangga sebesar 29,68 persen (September 2023: 30,00 persen), dan sektor jasa kemasyarakatan sebesar 9,05 persen (September 2023: 9,01 persen).
“Perkembangan aktivitas usaha BPRS di Aceh berkembang dengan baik, dimana telah terdapat beberapa BPRS yang melakukan kerja sama dengan perusahaan fintech peer to peer lending syariah dan melakukan pembiayaan sindikasi antar BPRS untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan pembiayaan modal kerja di Aceh,” jelas Yusri.[]
