BANDA ACEH | SAH – Majelis Adat Aceh (MAA) bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh dan berbagai stakeholder terkait membahas penguatan kembali peran lembaga adat panglima uteuen dalam mencegah deforestasi, sera menjaga kelestarian hutan Aceh. Hal itu mengemuka dalam diskusi “Menatap dan menata kembali hutan Aceh,” yang digelar Bidang Hukum Adat MAA , ...
BANDA ACEH | SAH – Majelis Adat Aceh (MAA) mendukung kebijakan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Hutan Lestari terkait pemanfaatan kayu hanyut untuk pemulihan pasca banjir. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Adat Aceh, Prof. Dr. Drs. Yusri Yusuf, M.Pd, Kamis, 1 Januari 2026, ia menilai kebijakan Kemenhut tersebut sesuai dengan adat Aceh, ...
BANDA ACEH | SAH – Merevitalisasi peran pawang gle atau pawang uteuen sebagai lembaga adat dinilai sangat penting untuk kelestarian hutan. Kehadiran korporasi telah menyebabkan kerusakan hutan, sehingga menyebabkan bencana. Pengelolaan hutan adat (ulayat) harus diserahkan kepada masyarakat adat. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Prof. Dr. Drs. Yusri Yusuf, M.Pd saat menerima ...
BANDA ACEH | SAH – Ketua Majelis Adat (MAA) Aceh Prof. Dr. Drs. Yusri Yusuf, M.Pd mendukung rekomendasi muzakarah ulama Aceh yang digelar di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Ahad, 14 Desember 2025. Ada 23 rekomendasi yang dihasilkan dalam muzakarah tersebut, 11 rekomendasi terkait bencana hidrometeorologi di Aceh dan 12 rekomendasi terkait keseragaman ibadah di ...
BANDA ACEH | SAH — Pimpinan Majelis Adat Aceh (MAA) berharap pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) tidak mereduksi kewenangan lembaga adat. Hal itu disampaikan Piminan MAA saat menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Aceh, Meurah Budiman Bersama rombongan di Kantor MAA, Kamis, 4 Desember 2025. Meurah Budiman dan rombongan mengunjungi MAA dalam rangka ...
BANDA ACEH | SAH – Ketua Majelis Adat (MAA) Aceh Prof. Dr. Drs. Yusri Yusuf M.Pd mengimbau kepada setiap komponen anak bangsa untuk ikut bersama-sama membantu penanganan musibah banjir dan tanah longsor yang melanda beberapa wilayah di Aceh. Partisipasi masyarakat yang tidak terdampak sangat dibutuhkan untuk penanganan pasca banjir dalam berbagai bentuk upaya dan bantuan. ...
Lembaga adat diminta untuk memikirkan kembali bagaimana menjadikan adat sebagai pembangkit etos masyarakat, karena adat merupakan identitas antropologis rakyat Aceh. Hal itu mengemuka dalam rapat kerja (Raker) Majelis Adat Aceh (MAA) yang digelar di Ayani Hotel, Banda Aceh, Senin – Selasa, 17 – 18 November 2025. Raker dibuka oleh Katibul Wali (Kepala Sekretariat) Lembaga Wali ...
BANDA ACEH | SAH — Terkait polemik tambang emas ilegal, Pemerintah Aceh diminta untuk menghidupkan kembali Keujruen Meuh sebagai lembaga adat yang mengatur tambang emas rakyat. Hal itu disampaikan Ketua Pemangku Majelis Adat Aceh (MAA) Abdul Hadi Zakaria, Rabu, 1 Oktober 2025 di Banda Aceh. Abdul Hadi Zakaria menegaskan, Pemangku Adat MAA sangat mndukung kebijakan ...
BANDA ACEH | SAH – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh, Muhammad Nasir Syamaun berharap keberadaan Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh lebih dominan dalam memperkuat Pemerintah Aceh di bidang adat istiadat. Hal itu disampaikan Nasir saat menerima audiensi beberapa pengurus MAA hasil musyawarah Pengganti Antar Waktu (PAW) masa bakti 2021 – 2026, di ruang kerjanya, ...
BANDA ACEH | SAH – Masyarakat Adat dan Nusantara (MATRA) Aceh meminta kepada Majelis Adat Aceh (MAA) segera merespon postif perintah Gubernur Aceh Muzakkir Manaf (Mualem) untuk segera melakukan musyawarah pengusulan ketua dan pengurus MAA penggantian antar waktu periode 2021-2026. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) MATRA Aceh, Tuanku Warul Waliddin menanggapi Surat ...
